KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT JULI 2010

- Soal terdiri dari 50 butir.

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c, atau d.

- Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.

- Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).

- Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

1. Yang termasuk dalam tujuan ditetapkannya standar audit APIP adalah:

a. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan auditan agar memiliki nilai tambah

b. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi.

c. Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP

d. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP

2. Ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam standar audit APIP meliputi:

a. Audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu

b. Audit keuangan dan audit kinerja

c. Audit kinerja dan audit investigatif.

d. Audit investigatif dan audit keuangan

3. Jenis audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah:

a. Audit kinerja.

b. Audit ketaatan

c. Audit dengan tujuan tertentu

d. Audit keuangan

4. Prinsip-prinsip dasar dalam standar audit APIP mengatur tentang:

a. Hak dan kewajiban auditor

b. Hak dan kewajiban APIP

c. Kewajiban auditor dan kewajiban APIP.

d. Hak dan kewajiban auditor maupun APIP

5. Kepatuhan terhadap kode etik diatur secara khusus dalam standar audit APIP, yaitu pada bagian:

a. Standar umum.

b. Standar pelaksanaan

c. Standar pelaporan

d. Standar tindak lanjut

6. Independensi auditor yang dilihat dari citra auditor di mata publik adalah pengertian independensi:

a. Praktisi

b. Profesi.

c. Investigasi

d. Program

7. Auditor investigatif diharuskan memiliki kompetensi tambahan dibandingkan dengan auditor pada umumnya yaitu dalam bidang:

a. Pengumpulan data dan evaluasi bukti

b. Menjamin kerahasiaan informasi

c. Pemahaman konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap sumber informasi.

d. Pemberian keterangan ahli

8. Pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam atau bertanggung jawab atas penyimpangan merupakan:
a. Sasaran audit investigatif
b. Tujuan audit investigatif
c. Ruang lingkup audit investigatif.
d. Hakikat audit investigatif

9. Dalam standar pelaporan audit kinerja, jika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern tetapi tidak signifikan:
a. Tidak perlu dilaporkan dalam LHA Kinerja
b. Tetap dilaporkan dalam LHA Kinerja
c. Terserah pada pertimbangan profesional auditor apakah akan dilaporkan dalam LHA Kinerja atau tidak
d. Cukup disampaikan kepada auditan dalam bentuk management letter.

10. Dalam standar pelaksanaan audit kinerja, tahapan pengumpulan dan pengujian bukti merupakan tahapan inti dalam suatu audit dengan tujuan untuk:
a. Mendukung simpulan dan temuan hasil audit.
b. Mendukung pihak-pihak yang diduga bersalah
c. Menentukan jumlah kerugian keuangan negara/daerah
d. Menentukan keberhasilan instansi pemerintah yang diaudit

11. Bukti audit yang secara logis mendukung pendapat atau argumentasi yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit merupakan pengertian dari syarat bukti audit:

a. Relevan.

b. Kompeten

c. Cukup

d. Material

12. Dalam standar pelaksanaan audit kinerja, dokumentasi harus berisikan:

a. Penjelasan auditor mengenai latar belakang (alasan) dilakukannya audit

b. Penjelasan tentang pemilihan auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan audit

c. Penjelasan auditor mengenai standar yang tidak diterapkan, apabila ada, alasan dan akibatnya.

d. Penjelasan mengenai alasan reviu yang dilakukan oleh supervisor terhadap pekerjaan tim audit

13. Dalam standar tindak lanjut audit kinerja disebutkan bahwa auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit kinerja sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, yang memuat antara lain:

a. Komentar dan rencana pihak auditor untuk menuntaskan temuan hasil audit

b. Rekomendasi kepada auditan

c. Akibat belum ditindaklanjutinya temuan hasil audit

d. Temuan hasil audit beserta rekomendasinya.

14. Dalam standar pelaksanaan audit investigatif dinyatakan bahwa auditor harus menguji bukti audit yang dikumpulkan dengan  memperhatikan:

a. Urutan proses kejadian saja

b. Kerangka waktu kejadian saja

c. Urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian.

d. Urutan proses kejadian, kerangka waktu kejadian, dan jumlah kerugian Negara

15. Dalam standar pelaporan audit investigatif, dinyatakan bahwa dalam pengungkapan pihak yang diduga bertanggung jawab atau yang diduga terlibat, auditor harus memperhatikan:

a. Asas praduga tak bersalah.

b. Asas akuntabilitas

c. Asas profesionalisme

d. Asas keterbukaan dan keadilan

16. Dalam standar tindak lanjut audit investigatif dinyatakan bahwa APIP harus memantau tindak lanjut hasil audit investigatif yang:

a. Belum ditindaklanjuti

b. Berindikasi kasus TPK saja

c. Berindikasi kasus perdata saja

d. Berindikasi kasus TPK dan/atau perdata yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

17. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ditetapkan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan:

a. Nomor 1 Tahun 2007.

b. Nomor 10 Tahun 2007

c. Nomor 1 Tahun 2008

d. Nomor 10 Tahun 2008

18. Dalam SPKN, ketentuan mengenai dokumentasi pemeriksaan diatur dalam Standar pelaksanaan:

a. Pemeriksaan keuangan.

b. Pemeriksaan kinerja

c. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

d. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

19. Standar Profesi Audit Internal terdiri atas:

a. Standar atribut dan standar kinerja.

b. Standar audit ketaatan dan audit kinerja

c. Standar pelaksanaan dan pelaporan kinerja

d. Standar pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit kinerja

20. Dalam Standar Profesi Audit Internal dinyatakan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai penerimaan risiko oleh manajemen, untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut maka manajemen senior dan penanggung jawab fungsi audit internal melaporkan hal tersebut kepada:

a. Komite audit

b. Pemerintah

c. Pemegang saham/RUPS

d. Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas.

21. Prof. Welenski dalam buku Sawyer Internal Auditing menyatakan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu profesi apabila:

a. Pekerjaan tersebut diperuntukkan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu saja

b. Terdapat media publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan para pengguna jasa profesi tersebut

c. Jika ingin terlibat dalam profesi tersebut harus melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan.

d. Adanya kewajiban untuk mengikuti ujian agar profesi tersebut menjadi keren dan terkenal

22. Ayu Maya, S.E. adalah seorang internal auditor pada Inspektorat XYZ yang bersertifikat dan ia harus mematuhi ketentuan perilaku yang dinamakan:

a. Standar Audit

b. Etika

c. Kode Etik.          

d. Standar Profesional Akuntan Publik

23. Meskipun sudah diingatkan teman-temannya bahwa tindakannya menyontek dalam ujian tidak baik, Budi tetap saja melakukan hal itu tanpa rasa bersalah. Tindakan Budi ini mencerminkan:

a. Budi berpikir bahwa standar etika saat ujian berbeda dengan saat penugasan audit

b. Standar etika Budi berbeda dengan standar etika teman-temannya.

c. Tidak ada standar etika yang dapat diberlakukan sama untuk kondisi yang berbeda

d. Budi berpikir bahwa tindakannya tidak merugikan orang lain

24. Cecep adalah seorang auditor dan berpendapat bahwa menerima sesuatu pemberian dari auditi setelah selesai melaksanakan pekerjaan audit adalah sesuatu yang lumrah dan sesuai dengan adar kebiasaan ketimuran yang baik. Apalagi teman-teman di kantor Cecep juga melakukan hal yang sama. Hal ini merupakan bentuk:

a. Toleransi

b. Rasionalisasi.

c. Standarisasi

d. Konsistensi

25. Sebelum terbit Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan merokok di tempat umum, Dimas merasa bahwa merokok di halte bus kota tidak melanggar nilai-nilai etika dengan alasan:

a. Setiap orang melakukan hal tersebut secara bersama-sama

b. Perbuatan yang tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar etika.

c. Sampai saat ini belum pernah dibuat kode etik bagi para perokok

d. Kemungkinan diberikannya sanksi atas tindakan merokok di tempat umum sangat kecil

26. Menurunnya kepercayaan sebagian kelompok masyarakat  terhadap profesi tertentu terjadi karena adanya pengingkaran oleh sebagian anggota profesi terhadap:

a. Kode etik profesi.

b. Pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial

c. Perilaku masyarakat yang makin berani dan tidak terkendali

d. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima

27. Pada umumnya, pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang banyak perlu diatur dengan standar karena standar berfungsi sebagai:

a. Ukuran perilaku

b. Alat pembagian tugas

c. Alat pertanggungjawaban

d. Pedoman kerja.

28. Terdapat beberapa standar audit yang berlaku pada profesi auditor. Namun khusus untuk auditor yang berkedudukan di lingkungan BPKP, Inspektorat Departemen/Inspektorat Utama/Inspektorat LPND/ Inspektorat Daerah/Badan Pengawas Daerah umumnya menggunakan:

a. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

b. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

c. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA APFP).

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

29. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa audit harus dijaga. Oleh karena itu profesi auditor harus membangun dan melaksanakan:

a. Program anti korupsi

b. Program jaminan kualitas.

c. Program jaminan sosial

d. Program kesetiakawanan korps

30. Ukuran mutu minimal yang harus dicapai auditor dalam menjalankan tugas auditnya dikenal dengan istilah:

a. Standar profesional

b. Standar audit.

c. Kode etik auditor

d. Standard Operating Procedures bagi auditor

31. Amin, S.H. adalah seorang auditor APIP. Dalam tugas auditnya, Amin tunduk pada:

a. Kode etik APIP

b. Kode etik dan standar audit APIP

c. Kode etik dan standar audit APIP serta Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik.

d. Kode etik dn standar audit APIP, SPKN, serta Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik

32. Kode etik APIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal 31 Maret 2008  dengan Nomor:

a. 03 Tahun 2008

b. 04 Tahun 2008.

c. 05 Tahun 2008

d. 06 Tahun 2008

33. Salah satu landasan hukum penyusunan Kode Etik APIP adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatur tentang:

a. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

b. Percepatan Pemberantasan Korupsi.

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

d. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

34. Kode etik APIP yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berlaku untuk auditor di lingkungan:

a. Inspektorat Jenderal Departemen

b. Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Provinsi

c. Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat/Inspektorat Utama LPND

d. Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Utama/Inspektorat LPND serta BPKP.

35. Sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggun jawab merupakan ciri-ciri dari prinsip perilaku auditor yaitu:

a. Integritas.

b. Objektivitas

c. Kerahasiaan

d. Kompetensi

36. Herman, seorang auditor penyelia pada Inspektorat Kabupaten, dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan auditnya berusaha untuk membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun orang lain. Hal ini mencerminkan prinsip perilaku auditor APIP:

a. Integritas

b. Objektivitas.

c. Kerahasiaan

d. Kompetensi

37. Sebagai auditor madya pada Inspektorat provinsi Z, Anita hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sikap Anita tersebut mencerminkan implementasi dari prinsip perilaku auditor APIP, yaitu:

a. Integritas

b. Objektivitas

c. Kerahasiaan.

d. Kompetensi

38. Hasanah, auditor pertama memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja untuk merealisasikan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pilar dan senantiasa menjaga citra dirinya sebagai auditor APIP. Sikap Hasanah tersebut merupakan realisasi penerapan aturan perilaku auditor:

a. Integritas.

b. Objektivitas

c. Kerahasiaan

d. Kompetensi

39. Dalam penerapan prinsip objektivitas, seorang auditor APIP dituntut untuk:

a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang dapat mengganggu atau menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

b. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada suatu tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi

c. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku

d. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas

40. Seorang auditor APIP dalam menerapkan prinsip kompetensi dituntut untuk senantiasa:

a. Menolak melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya.

b. Menerima setiap penugasan tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya

c. Tidak boleh menolak penugasan karena hal itu bertentangan dengan loyalitas dan kesetiaan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Menolak penugasan apabila mengalami gangguan terhadap independensi dan objektivitasnya

41. Setelah melalui perenungan yang panjang dan pemikiran yang seksama, akhirnya Prof. Sumitro bersedia untuk menjadi pemberi keterangan ahli atas kasus malpraktik suatu Kantor Akuntan Publik yang dipimpin oleh kenalan baiknya. Prof. Sumitro menyampaikan keterangan di depan persidangan secara jujur dan sesuai dengan keahliannya, yang mencerminkan perilaku:

a. Integritas.

b. Objektivitas

c. Kerahasiaan

d. Kompetensi

42. Aditia, auditor muda pada Inspektorat ABC memutuskan untuk menerima pemberian satu kontainer kayu jati kelas satu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Y karenaia merasa tidak pernah menyembunyikan fakta dan temuan pada saat melakukan audit pada Dinas tersebut. Tindakan Aditia tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip perilaku:

a. Integritas

b. Objektivitas.

c. Kerahasiaan

d. Kompetensi

43. Kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP mengatur hal sebagai berikut:

a. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dapat ditolerir dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi

b. Auditor tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi atau memaksa karyawan lain agar melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan tidak etis.

c. Pimpinan organisasi harus melaporkan pelanggaran kode etik auditor kepada pimpinan APIP

d. Sepanjang tidak meminta kepada auditan, auditor yang menerima pemberian dari pihak auditan tidak perlu dikenakan sanksi dalan bentuk apapun

44. Badan Kehormatan Profesi memiliki tugas untuk menangani pemeriksaan penginvestigasian, dajn pelaporan pelanggaran kode etik APIP dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh:

a. Gubernur untuk wilayah provinsi

b. Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota

c. Menteri terkait untuk tingkatan departemen

d. Pimpinan APIP yang bersangkutan.

45. Pengecualian terhadap tindakan seorang auditor yang tidak menerapkan aturan perilaku tertentu dalam penugasan auditnya:

a. Diberikan oleh pimpinan APIP secara lisan sebelum auditor melaksanakan kegiatan dimaksud

b. Diberikan oleh pimpinan APIP secara tertulis sebelium auditor melaksanakan kegiatan dimaksud.

c. Diberikan oleh pimpinan APIP secara lisan segera setelah auditor melaksanakan kegiatan dimaksud

d. Diberikan oleh pimpinan APIP secara terutlis segera setelah auditor melaksanakan kegiatan dimaksud

46. Adanya pengecualian atas pelanggaran terhadap kode etoik profesi mencerminkan:

a. Kelemahan kode etik APIP yang berlaku saat ini

b. Kode etik APIP bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi oleh auditor.

c. Tidak tegasnya penegakan hukum bahkan dikalangan APIP itu sendiri

d. Kode etik APIP didesain untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu

47. Rooney, auditor ahli muda pada Inspektorat Kebupaten XZ dinyatakan melanggar kode etik APIP karena tidak melaporkan temuan hasil auditnya berupa pekerjaan fiktif berhubung telah meneima imbalan dari auditan. Yang berhak mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut adalah:

a. Badan Kehormatan Profesi di lingkungan Inspektorat Kabupaten XZ

b. Inspektur Kabupaten XZ.

c. Bupati Kabupaten XZ

d. Inspektur Kabupaten XZ setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati Kabupaten XZ

48. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

d. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

49. Kode etik yang disusun oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal disebut dengan istilah:

a. Kode etik profesi auditor internal

b. Standar profesional auditor internal

c. Standar perilaku auditor internal.

d. Kode etik dan standar perilaku auditor internal

50. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani dan tidak diperkenankan:

a. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

b. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mempengatuhi pertimbangan profesionalnya

c. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat memepengaruhi kompetensi profesionalnya

d. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan pencapaian visi dan misi kliennya