- Soal terdiri dari 30 butir.
- Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c, atau d.
- Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.
- Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).
- Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan. 1. Pada dasarnya, pengertian akuntabilitas utamanya berkaitan dengan:
a. Pelaporan
b. Pengendalian
c. Pelaksanaan
d. Pertanggungjawaban
2. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Definisi akuntabilitas di atas di lihat dari sudut pandang:
a. Etika
b. Pelaksanaan
c. Pengendalian
d. Tanggung jawab internal
3. Bentuk akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya disebut juga akuntabilitas:
a. Lokal
b. Spiritual
c. Marjinal
d. Eksternal
4. Prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang paling berkaitan dengan peran para pimpinan dan pelaksanaan tugas dalam setiap organisasi adalah:
a. Komitmen yang tinggi untuk melaksanakan
b. Tingkat pencapaian atas visi yang ditetapkan
c. Orientasi pada kebutuhan pengguna jasa
d. Sistem Informasi Teknologi yang handal
5. Titik awal pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah:
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja
b. Penetapan Ukuran Kinerja
c. Perencanaan Stratejik
d. Penyiapan SDM
6.Setiap organisasi menghadapi perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Dengan melaksanakan perencanaan stratejik, organisasi dapat penyiapkan perubahan secara:
a. Proaktif
b. Reaktif
c. Preventif
d. Komprehensif
7. Setiap instansi, dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang muncul guna memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karenanya, perencanaan stratejik memungkinkan instansi menjadi lebih:
a. Prospektif
b. Kooperatif
c. Adaptif
d. Aktif
8. Sesuai Inpres No. 7 tahun 1999, dalam perumusan stratejik indikator kinerja harus disusun pada unsur:
a. Visi dan Misi
b. Misi dan Tujuan
c. Tujuan dan Sasaran
d. Kebijakan dan Program
9. Cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya, tetap eksis, antisipatif dan inovatif, serta produktif adalah definisi dari:
a. Visi
b. Misi
c. Sasaran
d. Strategi
10.Yang bukan merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan misi organisasi adalah:
a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
b. Menetapkan kriteria pengukuran kinerja yang jelas
c. Memperhitungkan semua masukan dari Stakeholders
d. Memberikan petunjuk mengenai publik yang akan dilayani
11. Adanya mandat formal, pegawai yang kompeten, kepercayaan masyarakat, dan independensi adalah contoh -contoh dari:
a. Misi
b. Strategi
c. Sasaran
d. Faktor-faktor kunci keberhasilan
12. "Mengurangi tingkat kematian dalam proses persalinan menjadi 1 dalam 10000 kemudian", merupakan contoh perumusan:
a. Visi
b. Misi
c. Sasaran
d. Faktor-faktor kunci keberhasilan
13. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pada dasarnya pemilihan strategi adalah:
a. Pemilihan kecocokan pelaksanaan tupoksi
b. Pemilihan alternatif terbaik dari yang tersedia
c. Penetapan alat ukur keberhasilan terhadap tujuan
d. Penetapan peta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan
14. Rencana Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk periode:
a. Tidak diatur khusus
b. Lima tahunan
c. Tiga tahunan
d. Setahun
15. Berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, indikator pencapaian yang tercakup pada renstra suatu instansi adalah pencapaian:
a. Sasaran
b. Kegiatan
c. Tujuan
d. Misi
16. Cerminan dari implementasi strategi instansi secara nyata akan tampak dalam kesehariannya adalah:
a. Misi
b. Tujuan
c. Sasaran
d. Kegiatan
17. Kriteria penyusunan kegiatan adalah mengikuti pola SMART, yakni:
a. Spesifik, menantang, berorientasi hasil, terpola, lengkap
b. Spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi hasil dan terpola
c. Spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi hasil dan batasan waktu
d. Spesifik, menantang, dapat dicapai, berorientasi hasil, dan batasan waktu
18. Indikator yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi harapan masyarakat adalah indikator:
a. Outcome
b. Proses
c. Output
d. Input
19. Pernyataan tekada dan janji dalam bentuk kinerja yang akan tercapai, antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah adalah:
a. Janji Kinerja
b. Piagam Kinerja
c. Penetapan Kinerja
d. Akuntabilitas Kinerja
20. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tupoksi suatu organisasi. Namun demikian, yang diutamakan adalah:
a. Penangan Risiko
b. Program Utama Organisasi
c. Pengelolaan Keuangan Organisasi
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Indikator kinerja sasaran pada form RKT merupakan indikator yang akan diukur kinerja aktualnya dlam tahun yang bersangkutan, diambil dari indikator kinerja yang tercantum pada form:
a. Rencana Stratejik
b. Pengukuran Kinerja
c. Rencana Kinerja tiga tahunan
d. Pengukuran Pencapaian Strategis
22. Pihak yang tidak ikut menandatangani penetapan kinerja di bawah ini adalah:
a. Atasan langsung
b. Pemberi amanah
c. Penerima amanah
d. Pengawas atau auditor
23. Unsur yang tercantum dalam pernyataan penetapan kinerja adalah:
a. Visi dan misi organisasi
b. Tanda tangan penerima amanah
c. Jumlah anggaran yang dialokasikan
d. Penetapan sarana dan sumber daya yang digunakan
24. Salah satu tahapan dalam pengukuran kinerja adalah:
a. Pengumpulan indikator kinerja
b. Penyiapan pengukuran kinerja
c. Penetapan indikator kinerja
d. Penetapan data kinerja
25. Data kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya adalah:
a. Data sekunder
b. Data kualitatif
c. Data primer
d. Data internal
26. Analisis perlu dilakukan terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara menyeluruh. Salah satu tujuan analisis akuntabilitas kinerja adalah:
a. Menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan
b. Bahan untuk pemberian jumlah anggaran
c. Memberikan teladan bagi instansi lain
d. Mengetahui kecukupan LAKIP
27. Manfaat LAKIP yang baik di antaranya adalah:
a. Mendorong program pemerataan kesempatan usaha
b. Memberikan umpan balik peningkatan kinerja
c. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah
d. Meningkatkan cakupan pengawasan
28. Hal-hal yang dilaporkan dalam LAKIP adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan dipertanggungjawabkan untuk upaya-upaya tindak lanjut. Prinsip penyusunan LAKIP ini adalah prinsip:
a. Pertanggungjawaban
b. Komprehensif
c. Manfaat
d. Prioritas
29. Terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat uncontrollable (berada di luar kendali organisasi), maka dalam pelaporan AKIP:
a. Tidak dilaporkan
b. Harus dilaporkan
c. Tidak ada hubungannya
d. Boleh dilaporkan atau tidak
30. Secara ringkas, ruang lingkup pelaporan AKIP meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan:
a. Tanggung jawab atas mandat pendelegasian wewenang dan sumber daya yang digunakan
b. Kepemimpinan organisasi, pelaksanaan program/kegiatan, dan keikutsertaan anggota organisasi
c. Visi, misi, dan strategi organisasi, serta kepemimpinan organisasi
d. Tujuan, sasaran, pencapaian kinerja, dan pertanggungjawaban
@-)
BalasHapus