Rabu, 14 September 2011

 PETUNJUK:
  1. Soal terdiri dari 50 butir.
  2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar antara a, b, c, atau d.
  3. Tidak berlaku sistem pengurangan (minus) untuk jawaban yang salah.
  4. Untuk setiap jawaban yang benar mendapat nilai 2 (dua).
  5. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.

1. Definisi etika menurut Ibrahim Abdullah Assegaf, dalam Dictionary of Accounting, adalah:
a. Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh undang-undang.
b. Disiplin yang diterapkan dalam suatu masyarakat yang multi rasial.
c. Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh masyarakat.
d. Disiplin organisasi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh undang-undang.

2. Figo, seorang auditor, menerima parcel (berupa laptop) dari Ronaldo, seorang Pejabat Pembuat Komitmen pada program/proyek yang sedang diauditnya. Kejadian tersebut disembunyikan dan dirahasiakan oleh Figo. Perilaku Figo adalah perilaku tidak etis, karena:
a. Figo secara sengaja bertindak untuk keuntungan organisasi.
b. Figo secara sengaja bertindak untuk keuntungandiri sendiri.
c. Standar etika Figo sama dengan masyarakat pada umumnya.
d. Standar etika Figo berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

3. Pernyataan bahwa "pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku" harus dicantumkan di laporan audit. Hal tersebut bertujuan:
a. Untuk meyakinkan pemerintah bahwa mutu audit telah dijaga oleh auditor.
b. Untuk meyakinkan pembaca laporan audit bahwa mutu audit telah dijaga oleh auditor.
c. Untuk meyakinkan pembaca laporan audit bahwa pekerjaan audit telah selesai dengan baik.
d. Untuk meyakinkan pemerintah bahwa auditor telah bekerja dengan baik. 

4. Pada hakikatnya, penyusunan kode etik dan standar audit bagi profesi auditor adalah untuk:
a. Membangun kepercayaan publik terhadap pekerjaan audit.
b. Membangun pengendalian internal dalam organisasi pengawasan.
c. Membangun infrastruktur organisasi pengawasan.
d. Membangun kekompakan tim.

5. Upaya yang ditempuh profesi audit untuk meyakinkan diri bahwa anggota profesi telah melaksanakan standar audit, dituangkan dalam:
a. Aturan sanksi.
b. Standar Pengendali Mutu.
c. Kode etik profesi.
d. Sistem pengendalian intern.

6. Amin, SH. adalah seorang auditor APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Dalam tugas auditnya, Amin tunduk pada:
a. Kode etik APIP.
b. Kode etik dan standar audit APIP.
c. Kode etik dan standar audit APIP serta Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik.
d. Kode etik dan standar audit APIP, SPKN, serta Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik.

7. Salah satu landasan hukum penyusunan Kode Etik APIP adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatur tentang:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
b. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
c. Percepatan Pemberantasan Korupsi.
d. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

8. Dalam era reformasi, auditor internal boleh memberitahukan hasil auditnya kepada:
a. Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
b. DPR sebagai wakil rakyat.
c. MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
d. Masyarakat luas melalui media massa.

9. Ali Topan sebagai seorang auditor selalu hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit yang dilakukannya. Perilaku Ali Topan di atas sesuai dengan aturan perilaku:
a. Kompetensi.
b. Objektivitas.
c. Integritas.
d. Kerahasiaan.

10. Badu, seorang auditor, mengetahui Peter, rekan tim auditnya, menerima uang (gratifikasi) dari pejabat satker X yang sedang diauditnya. Badu membiarkan peristiwa itu dengan alasan kesetiakawanan antar anggota tim. Tindakan Badu tersebut termasuk:
a. Tidak sesuai kode etik dan tidak dapat ditoleransi.
b. Tidak sesuai kode etik namun masih dapat ditoleransi.
c. Sesuai kode etik profesi apabila tidak ada unsur kerugian negaranya.
d. Sesuai kode etik profesi.

11. Herman, seorang auditor penyelia pada Inspektorat Kabupaten, dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan auditnya berusaha untuk membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun orang lain. Hal ini mencerminkan prinsip perilaku auditor APIP:
a. Objektivitas
b. Kerahasiaan
c. Integritas
d. Kompetensi

12. Kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP mengatur hal sebagai berikut:
a. Sepanjang tidak meminta kepada auditan, auditor yang menerima pemberian dari pihak auditan tidak perlu dikenakan sanksi dalam bentuk apapun.
b. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dapat ditolerir dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
c. Auditor tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi atau memaksa karyawan lain agar melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan tidak etis.
d. Pimpinan organisasi harus melaporkan pelanggaran kode etik auditor kepada pimpinan APIP.

13. Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor dimungkinkan untuk mendapatkan pengecualian atas penerapan suatu kode etik profesi dengan ketentuan:
a. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam tindakan yang dimaksud.
b. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik dilakukan secara lisan.
c. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik dilakukan segera ketika auditor terlibat dalam tindakan yang dimaksud.
d. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik dilakukansetelah auditor terlibat tindakan yang dimaksud.

14. Seorang auditor yang telah melanggar kode etik yang berlaku akan dikenakan sanksi terberat berupa:
a. Peringatan tertulis
b. Pemecatan sebagai anggota profesi auditor
c. Skorsing dari keanggotaan profesi
d. Teguran keras

15. Standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah:
a. Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
b. Kriteria atau ukuran mutu maksimal untuk melakukan kegiatan audit yang dapat dipedomani oleh APIP.
c. Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang dapat dipedomani oleh APIP.
d. Kriteria atau ukuran mutu maksimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.

16. Seorang auditor APIP dituntut memiliki sertifikasi jabatan dan diklat berkelanjutan, hal ini diatur pada Standar Audit APIP khususnya:
a. Standar Umum
b. Standar Pelaksanaan
c. Standar Pelaporan
d. Standar Tindak Lanjut

17. Salah satu syarat kriteria yang baik dalam menilai tingkat keberhasilan operasi auditan adalah "realistis". Yang dimaksud dengan realistis adalah:
a. Dalam kondisi yang sama, kriteria akan menghasilkan hal yang sama, walaupun digunakan oleh orang yang berbeda.
b. Menyajikan apa adanya sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
c. Dapat dicapai auditan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
d. Melaporkan apa adanya sesuai dengan realita yang ada.

18. Dalam pelaksanaan audit, auditor perlu memiliki kriteria yang digunakan sebagai pembanding dengan kondisi untuk melihat ada tidaknya deviasi yang mengarah kepada temuan hasil audit. Berikut ini adalah beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai kriteria, kecuali:
a. Standar yang diterima umum.
b. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi auditan.
c. Penetapan auditor tanpa berkonsultasi dengan auditan.
d. Pendapat pakar atau narasumber yang kompeten.

19. Dalam hal auditan belum melakukan tindak lanjut, maka kewajiban auditor terkait pemantauan tindak lanjut adalah:
a. Memperoleh penjelasan lengkap mengenai alasan auditan belum melaksanakan rekomendasi.
b. Mencatat dalam pemutakhiran data temuan yang belum ditindaklanjuti.
c. Memaksa auditan untuk melakukan tindak lanjut saat itu juga.
d. Membujuk auditan untuk melaksanakan rekomendasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

20. Yang termasuk dalam tujuan ditetapkannya standar audit APIP adalah:
a. Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP.
b. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi.
c. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP.
d. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan auditan agar memiliki nilai tambah.

21. Independensi yang nyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan, disebut sebagai:
a. Independensi formal
b. Independensi profesi
c. Independensi non formal
d. Independensi praktisi

22. Prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Standar Audit APIP dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
a. Kewajiban auditor dan hak auditor.
b. Kewajiban auditor dan kewajiban APIP.
c. Kewajiban auditor dan kewajiban auditan.
d. Kewajiban APIP dan hak APIP.

23. Ketika auditor diketahui oleh publik bahwa ia tidak independen terhadap auditan karena ia masih memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan auditan, maka ia telah mencederai:
a. Independensi dalam fakta
b. Independensi organisasional
c. Independensi profesi
d. Independensi praktisi

24. Standar audit yang diacu oleh auditor eksternal diantaranya adalah:
a. Standar Audit Eksternal
b. Standar Profesional Akuntan Publik
c. Standar Audit Akuntan Publik
d. Standar Audit Keuangan

25. Dalam pernyataan standar umum tentang keahlian dan pelatihan disebutkan bahwa setiap APIP harus:
a. Memilik dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan audit.
b. Menetapkan persyaratan-persyaratan dalam penggunaan auditor non APIP atau tenaga ahli pihak luar agar keahlian profesional yang diberikan dapat menjamin audit yang andal dan efektif.
c. Memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala yang menyangkut pemerintahan, seperti organisasi, fungsi, program dan kegiatan pemerintah.
d. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.

26.Sistem kendali mutu yang memadai harus dimiliki oleh setiap APIP. Pernyataan tersebut merupakan salah satu butir dari:
a. Standar Koordinasi dan Kendali Mutu.
b. Standar Pelaksanaan.
c. Standar Pelaporan.
d. Standar Umum.

27. Kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit APIP meliputi:
a. Audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.
b. Audit kinerja dan audit investigatif.
c. Audit keuangan dan audit kinerja.
d. Audit investigatif dan audit keuangan.

28. Independensi auditor yang dilihat dari citra auditor di mata publik adalah pengertian independensi:
a. Program
b. Praktisi
c. Profesi
d. Investigasi

29. Perilaku auditor yang baik dalam berinteraksi dengan sesama auditor adalah:
a. Auditor harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak yang diaudit.
b. Auditor tidak menolak dan/atau meninggalkan penugasan untuk kepentingan pribadi.
c. Auditor harus saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
d. Auditor harus senantiasa menjaga penampilannya.

30. Pernyataan yang sesuai dengan aturan perilaku yang dituntut organisasi adalah:
a. Auditor harus mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diaudit.
b. Auditor berkewajiban untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor.
c. Auditor dalam melaksanakan tugasnya selalu mempertahankan obyektivitasnya.
d. Auditor wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diaudit.

31. Perilaku yang menggambarkan auditor bertanggung jawab adalah:
a. Memiliki integritas yang tinggi.
b. Memandang suatu masalah dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
c. Mampu dan bersedia menggunakan daya analisisnya.
d. Mempunyai inisiatif dan kemauan yang keras untuk belajar tanpa menunggu perintah.

32. Diperbolehkan tiadak menerapkan kode etik apabila:
a. Atasan membebaskan dari pengenaan sanksi.
b. Terdapat kondisi yang tidak diduga terjadi.
c. Hanya dilakukan atas situasi yang telah direncanakan.
d. Pelanggaran yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum.

33. Sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
a. Teguran tertulis, usulan pemberhentian, dan tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.
b. Teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian.
c. Teguran tertulis, penurunan pangkat, dan pemberhentian.
d. Teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat.

34. Sebuah profesi ingin bertahan dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu unsur terpenting adalah:
a. Keterampilan.
b. Keteraturan tata kerja.
c. Kepercayaan masyarakat.
d. Pendidikan dan pelatihan.

35. Standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan adalah:
a. Standar Audit APIP.
b. Standar Pemeriksaan Laporan Keuangan.
c. Standar Profesi Audit Internal.
d. Standar Profesional Akuntan Publik.

36. Kewajiban auditor dalam prinsip Standar Audit APIP adalah:
a. Harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis.
b. Harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit.
c. Harus menyusun rencana pengawasan.
d. Harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit.

37. APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat antara lain terhadap hal-hal seperti:
a. Mencemarkan nama baik aparatur pemerintah, menghambat laju perekonomian berpotensi mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan.
b. Hambatan, keterlambatan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik serta penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.
c. Menyangkut hajat hidup orang banyak, berpotensi mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan.
d. Hambatan, keterlambatan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik serta penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah serta berpotensi mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan.

38. Tenaga ahli yang digunakan dalam audit harus memiliki kualifikasi:
a. Profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independen, dan memiliki pengendalian kualitas.
b. Profesional, independen, ahli di bidangnya, berintegritas.
c. Mereka juga harus disupervisi sebagaimana mestinya.
d. Profesional, independen, ahli di bidangnya, berintegritas, dan harus mendapat supervisi yang cukup.

39. Penggunaan keahlian secara cermat dan seksama (due profesional care) mewajibkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara:
a. Serius, teliti, dan menggunakan seluruh kemampuan dengan pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan tugas audit.
b. Menggunakan seluruh kemampuan dengan pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan tugas audit.
c. Serius, teliti, hati-hati dan menggunakan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas audit.
d. Serius, teliti, hati-hati, mematuhi aturan perilaku dan standar audit yang berlaku.

40. Pada setiap tahap audit, auditor harus disupervisi secara memadai untuk:
a. Menjamin pelaksanaan audit dapat tercapai secara berkualitas, efisien, efektif, dan ekonomis.
b. Memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan auditor.
c. Menjamin pelaksanaan audit bebas dari risiko deteksi dan risiko audit.
d. Menjamin pelaksanaan audit dapat tercapai secara berkualitas, efisien, efektif, dan ekonomis, serta menjamin auditor mentaati aturan perilaku dan standar audit APIP.

41. Audit investigasi terdiri dari 3 (tiga) standar, yaitu:
a. Standar Umum, Standar Pelaksanaan dan Standar Pelaporan.
b. Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, dan Standar Pemantauan.
c. Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan, Standar Tindak Lanjut.
d. Standar diri auditor, Standar Umum, dan Standar Pelaksanaan.

42. Jenis audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif, adalah:
a. Audit ketaatan.
b. Audit dengan tujuan tertentu.
c. Audit kinerja.
d. Audit keuangan.

43. APIP harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut merupakan salah satu butir dari:
a. Standar Pelaksanaan.
b. Standar Koordinasi dan Kendali Mutu.
c. Standar Pelaporan.
d. Standar Tindak Lanjut.

44. Yang termasuk butir-butir standar tindak lanjut adalah:
a. Komunikasi dengan auditan, pemantauan tindak lanjut, status temuan dan penyelesaian hukum.
b. Pemantauan tindak lanjut, status temuan dan penyelesaian hukum.
c. Komunikasi dengan auditan, status temuan dan penyelesaian hukum.
d. Komunikasi dengan auditan, pemantauan tindak lanjut, dan penyelesaian hukum.

45. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) memuat 7 (tujuh) butir Pernyataan Standar Pemeriksaan. Pernyataan standar yang tidak diatur dalam SPKN tersebut sekaligus yang membedakannya dengan Standar Audit APIP adalah:
a. Standar Pelaporan
b. Standar Umum
c. Standar Pelaksanaan
d. Standar Tindak Lanjut

46. Kode etik yang disusun oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal disebut dengan istilah:
a. Standar Profesi Audit Internal.
b. Kode Etik dan Standar Perilaku Auditor Internal.
c. Standar Perilaku Auditor Internal.
d. Kode etik Profesi Auditor Internal.

47. Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan menilai efektivitas program quality assurance secara keseluruhan. Proses ini harus mencakup:
a. Penilaian eksternal
b. Penilaian internal dan krusial
c. Penilaian Internal
d. Penilaian Internal maupun eksternal

48. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya yang:
a. Dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
b. Dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
c. Patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
d. Pasti dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

49. Dalam Standar Profesi Audit Internal dinyatakan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai penerimaan risiko oleh manajemen, untuk mendapatkan resolusi atas masalah tersebut maka manajemen senior dan penanggung jawab fungsi audit internal melaporkan hal tersebut kepada:
a. Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas.
b. Komite audit.
c. Pemegang saham/RUPS.
d. Pemerintah.

50. Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dibagi dalam kelompok besar, yaitu:
a. Standar Lapangan dan Standar Kinerja.
b. Standar Kinerja dan Standar Tindak Lanjut.
c. Standar Kinerja dan Standar Pelaporan.
d. Standar Atribut dan Standar Kinerja.
Next
Posting Lebih Baru
Previous
This is the last post.

0 komentar:

Poskan Komentar